Berita

Sosialisasi Kebijakan Kemdikbud Di LPMP Sulawesi Selatan

Inspektorat Jenderal Kemendikbud melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Kemendikbud di LPMP Sulawesi Selatan (8/2/20). Kegiatan sosialisasi dihadiri 7 perwakilan UPT  Kemdikbud yan ada diwilayah Sulawesi Selatan yaitu LP3TK-KPTK, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Bahasa, BP Paud-Dikmas, Badan Arkeologi Sulsel, Badan Pelestarian Nilai Budaya dan LPMP Sulawesi Selatan.


Sosialisasi disampaikan oleh Itjen Kemendikbud Bapak Prof. Dr. Muchlis Rantoni Laddin, M.A. dalam sosialisasi tersebut beliau menyampaikan beberapa hal antara lain :

Kebijakan  Kemdikbud  sejak dinakhodai  oleh Nadiem Anwar Makarim sudah mengeluarkan 2 kebijakan diantaranya 
Merdeka  Belajar
    1. Mengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah yang rencananya mulai diterapkan pada tahun 2021. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian.
    2. Ujian Nasional diganti dengan Assesment Kompetensi  Minimum dan Survey Karakter
    3. RPP dibuat cukup  dengan 3 komponen  inti yaitu:Tujuan Pembelajar, Kegiatan Pembelajaran dan Assesment
    4. Zonasi, dengan kebijakan  jalur zona 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5% dan jalur prestasi 30%

Kampus Merdeka
    1. Kampus memunyai  otonomi  membuka prodi baru dengan syarat kampus sudah berakreidasi  A atau B
    2. Kampus Badan Hukum.Kebebasan bagi  PTN  Badan Layanan Umum untuk menjadi PTN Badan Hukum
    3. Akreditasi sesuai permintaan. Program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat
    4. Mahasiswa berhak belajar  pada 3 jurusan berbeda di luar prodi ( 40 SKS)


Beliau juga menyampaikan bahwa Undang-undang Sisdiknas akan direvisi, guru akan ditarik menjad PNS pusat.